Batam, Kamis 18 Juli 2024, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di Mataram pada tanggal 18 – 19 Juli 2024. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, serta pejabat lainnya.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Bapak H. Al’an Basyier, S.H., M.H. beserta Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Bapak M. Syauqie, S.H.,M.H, Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting bertempat di ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.
Pada hari Jum’at tanggal 19 Juli 2024, Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis dan administrasi Yudisial secara Hybrid bagi para Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama empat lingkungan peradilan, bertempat diballroom Hotel Prime Park Mataram. Pemberi materi dalam kegiatan kedua ini dilaksanakan oleh para pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang beserta seluruh jajarannya.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, menyampaikan beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan dioptimalkan oleh satuan kerja di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara antara lain adalah Pembangunan ZI menuju predikat WBK/WBBM, Pembangunan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), Monitoring dan evaluasi manajemen administrasi dan pelayanan, Pembinaan Pimpinan memberi arahan mengenai hal-hal yang harus diimplementasikan oleh seluruh pengadilan militer dan TUN. Pada Tahun 2024, Ada 20 Satker yang diusulkan WBK ke kemenpan RB.